Program Peduli adalah sebuah prakarsa Pemerintah Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan inklusi sosial bagi enam kelompok yang paling terpinggirkan di Indonesia, yang kurang mendapat layanan pemerintah dan program perlindungan sosial. Enam kelompok sasaran tersebut adalah: (1) Anak dan remaja rentan, (2) Masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam, (3) Korban diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan berbasis agama, (4) Orang dengan disabilitas, (5) Hak Asasi Manusia dan Restorasi Sosial.

Pada tahun 2014, administrasi Joko Widodo menetapkan sembilan prioritas pembangunan atau “Nawa Cita” untuk periode lima tahun, dari 2015 sampai 2019. Peduli mendukung lima komitmen “Nawa Cita,” yaitu:
Nawacita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
Nawacita 2: Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Nawacita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Nawacita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Nawacita 9: Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Program Peduli berkerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan pada perempuan, anak-anak, dan kelompok-kelompok terpinggirkan dengan memenuhi kebutuhan dan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, pembangunan manusia, dan restorasi sosial.

Pada tahap pertama, program ini bernama PNPM Peduli dan difasilitasi selama 2011-2014 oleh PNPM Support Facility (PSF) – World Bank. Pada Maret 2014, The Asia Foundation ditetapkan sebagai managing partner dalam Program Peduli Fase II, dengan dana dari Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Pada Desember 2016, Program Peduli diperpanjang sampai Desember 2018.
Pada Program Peduli fase ini, kegiatan lebih difokuskan untuk meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi dalam pembangunan Indonesia, dengan meningkatkan akses pelayanan hak dasar dan penerimaan sosial bagi mereka yang terpinggirkan.

Peduli adalah program di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang menggunakan pendekatan “Inklusi Sosial” sebagai usaha untuk memberdayakan masyarakat marjinal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan. Dalam mewujudkan Nawa Cita Kabinet Kerja Periode 2015-2019, Kemenko PMK mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi; sinkronisasi; dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan lima fokus area:

  1.  Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar;
  2. Pembangunan Manusia Berkarakter
  3. Selaras Data;
  4. Pemberdayaan Masyarakat; dan
  5. Pembangunan Desa Semesta.

Peduli adalah program pemberdayaan masyarakat yang bermitra dengan lembaga masyarakat sipil untuk menjangkau penerima manfaat yang selama ini mengalami eksklusi dari program pemerintah yang disebabkan diskriminasi dan prasangka. Pada tahap pertama, program ini bernama PNPM Peduli dan difasilitasi selama 2011-2014 oleh PNPM Support Facility (PSF) – World Bank. Pada Maret 2014, The Asia Foundation ditetapkan sebagai Managing Partner dalam Program Peduli Fase II, dengan dana dari DFAT-Australian Aid. Pada Program Peduli fase II ini, kegiatan lebih difokuskan untuk meningkatkan Inklusi Sosial dan Ekonomi dalam pembangunan Indonesia, dengan meningkatkan akses pelayanan hak dasar dan penerimaan sosial bagi mereka yang termarginalkan.

Enam sasaran (kelompok penerima manfaat) Program Peduli meliputi: Anak dan Remaja Rentan, Masyarakat Adat Terpencil, Kelompok Agama Minoritas dan Kepercayaan Lokal, Korban Pelanggaran HAM, Orang dengan Disabilitas, dan Kaum Waria. Selain The Asia Foundation, terdapat 7 (tujuh) organisasi pelaksana: Yayasan Samin, LPKP, PKBI, IKA, Kemitraan, Lakpesdam NU, dan Satunama. Program Peduli bekerjasama dengan 72 LSM lokal di 84 kabupaten/kota di 26 propinsi.