Pelanggaran atas Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan masih banyak terjadi di Tasikmalaya. Hal itu terungkap dalam kegiatan Refleksi akhir tahun yang digagas oleh DPC PERADI dan LAKPESDAM NU Kota Tasikmalaya, Sabtu (28/12).

Ketua DPC PERADI Tasikmalaya Andi Ibnu Hadi mengatakan, Di ranah internal, KBB diterjemahkan sebagai hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan atau berpindah agama. Sementara di ranah eksternal, KBB meliputi hak bersembahyang, mendirikan tempat sembahyang, melakukan kegiatan keagamaan, menyebarkan ajaran agama, mengajarkan dan mendirikan sekolah keagamaan, merayakan hari suci, menggunakan simbol agama, dan mendirikan lembaga amal. Di ranah eksternal, KBB disebut juga sebagai hak memanifestasikan agama atau keyakinan.

“Jadi KBB itu termasuk kedalam hak azasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Kita punya instrumen hukum misalnya dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD serta Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, atau Peraturan perundang-undangan yang meratifikasi Konvensi Internasional , seperti UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, kemudian UU Perlindungan Anak dan UU Anti Diskriminasi Ras dan Etnis. Jadi Indonesia itu adalah negara yang sudah meratifikasi HAM Internasional, pertanggungjawabannya adalah indonesia harus sama-sama menjunjung HAM internasional, salah satunya dengan memberikan perlindungan kepada warga dalam Beribadah dan berkeyakinan.” paparnya.

Andi melanjutkan, pelanggaran KBB masih banyak terjadi di Tasikmalaya, hal itu berdasarkan aduan yang masuk ke Pusat Bantuan Hukum (PBH Peradi Tasikmalaya).

“Salah satu contohnya, pengamal sholawat wahidiyah di Taraju yang akan menggelar musyawarah kerja, mereka didatangi pemerintah daerah yang kemudian meminta acaranya ditunda, dengan alasan keamanan. Itu adalah praktek diskriminasi terhadap kelompok kegamaan di Tasikmalaya,” katanya.

Sementara itu, Koordinator JAKATARUB, Wawan Gunawan mengatakan Intoleransi, diskriminasi, kekerasan dan terorisme adalah musuh dari Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Seharusnya beragama dan berkeyakninan itu bebas, karena beragama dan berkeyakinan itu ada di dalam hati yang paling dalam.

“Coba sekarang orang kristen kita intimidasi, agar masuk islam, bisa saja secara lisan mereka mengikuti, membacakan syahadat, tapi siapa yang tahu isi hati terdalam. Makanya hati terdalam itu tidak bisa dihukumi. Dalam ushul fiqih disebutnya Fahkum Bidhawahir, artinya hukum itu yang nampak, yang tak nampak itu ga bisa dihukumi”, katanya.

Selain itu, Wawan turut memaparkan praktik Intoleransi/Pelanggaran KBB dalam 10 tahun terakhir di Jawa Barat. Dalam riset nya, Ia menemukan Pelarangan, penutupan, dan Pengrusakan Tempat Ibadah, Perizinan Tempat Ibadah dan Fasilitas Aktifitas Keagamaan.

“Selain itu, ada juga Penyesatan Keyakinan keagamaan, Pelarangan Aktifitas Keagamaan, 94 Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Daerah yang Diskriminatif (Inkonstitusional) di Jawa Barat, dan terakhir Ujaran Kebencian”, paparnya.

Sementara itu, para peserta yang hadir mewakili komunitas lintas agama dan kepercayaan turut menyampaikan praktik-praktik pelanggaran KBB yang mereka rasakan. Beberapa pelanggaran KBB yang terjadi selama tahun 2019 diantaranya;

Pelarangan Bedah Buku “Menemani Minoritas”
Bulan Oktober 2019, AMSA Priangan Timur bersama Forum Bhinneka Tunggal Ika (FBTI) Tasikmalaya menyelenggarakan kegitan bedah buku ‘Menemani Minoritas’ karya Dr. Ahmad Najib Burhani (Peneliti Senior LIPI dan Wakil Ketua Majelis Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah) bertempat di Nagarawangi, Kota Tasikmalaya. Namun kegiatan tersebut mendapat penolakan dari Ormas di Kota Tasikmalaya. Kemudian aparat kepolisian menyarankan kepada panitia untuk menunda atau memindahkan lokasi kegiatan tersebut.

“Tapi sepertinya ada kesalahpahaman. Pertama, saya dianggap tokoh Ahmadiyah. Kedua, buku itu dianggap tentang Ahmadiyah. Padahal secara umum buku ini bicara tentang minoritas. Akhirnya diskusi dipindahkan ke Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu” kata Najib Burhani.

Pelarangan Renovasi Gereja di Cipatujah
Salah seorang peserta perwakilan dari LBH SPP, Erni Kartini menceritakan bahwasannya pertengahan 2019 di Ciheras ada Gereja Katolik kecil. Karena hampir roboh, akhirnya gereja di renovasi dan ketika ada warga sekitar yang membantu ada penyerangan dari FPI. Selain itu ada indikasi pembelokan anggaran provinsi untuk gereja yang disulap jadi pembangunan Madrasah.
“Dari keterangan salah satu anggota dewan Provinsi dana itu sudah kami ACC sebagai dana aspirasi tapi kenapa jadi tidak ada”, lanjut Erni.

Penolakan Pengajian Jamaah Tabligh

Indikasi pelanggaran KBB juga terjadi pada Jema’ah Tabligh yang akan mengadakan pengajian di daerah Kota Tasikmalaya. Anggota PMII Komisariat STMIK, Riki mengatakan bahwasannya peristiwa tersebut menimpa pada tiga orang Jemaah Tablig, baru-baru ini terjadi di kampung halaman saya, ada beberapa orang yang masuk kelompok jamaah tabligh, ketika tiga orang tersebut ingin mengadakan pengajian disana dilarang oleh warga, ucap Riki.

Anak-anak Ahmadiyah Dilarang Sekolah di Madrasah Diniyah

Tepatnya di Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja, sejumlah anak-anak dari Jamaah Ahmadiyah tidak diizinkan untuk sekolah di Madrasah Diniyah sebelum mereka mengucapkan kembali dua kalimat syahadat. Ketua POSBAKUM Sukapura, Jan Hepri merasa heran kenapa di desa lain anak-anak ini bisa diterima, tapi di desa kami tidak bisa.

Penolakan Pendirian Rumah Duka

Nunun Nuraeni salah satu peserta perwakilan dari Pengurus Cabang Fatayat Kota Tasikmalaya menyampaikan tentang adanya indikasi pelanggaran HAM dalam Perencanaan pendirian rumah duka di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya yang di tolak oleh sejumlah warga,

“Kami tidak tau persis apa yang menjadi alasan penolakan warga, namun beritanya menyebar di media sosial”, Ujarnya.

Dari diskusi itu tercatat 10 indikasi pelanggaran KBB yang terjadi di tahun 2019, peristiwa itu dirangkum kedalam 5 kategori yaitu pelarangan aktifitas keagamaan, penolakan pendirian fasilitas aktifitas keagamaan, pelarangan kajian kelompok keagamaan, penyesatan keyakinan keagamaan, dan masih adanya layanan publik yang diskriminatif.

(Redaksi)