LAKPEDAM NU dan DPC PERADI Tasikmalaya dengan dukungan Program Empowering Access to Justice (MAJu) menggelar Refleksi Akhir Tahun dengan tema “Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Tasikmalaya Tahun 2019”, Sabtu,(28/12).

Acara itu menghadirkan perwakilan dari kelompok lintas paham keagamaan di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, serta pegiat keberagaman dari Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB), Wawan Gunawan.

Sekretaris LAKPESDAM NU, Ajat Sudrajat mengatakan dalam sambutannya bahwa sebagai sebuah daerah yang multikultur, Tasikmalaya masih perlu banyak berbenah. Karena di lapangan praktek intoleransi masih tumbuh subur.

“Dalam catatan kami, sejauh ini ada 5 kasus pelanggaran KBB terjadi di Tasikmalaya. Angka itu masih bisa berkembang, karena kita belum mendengarkan cerita dari komunitas keagamaan lain yang hari ini hadir”, katanya.

Ia mengatakan, praktek pelanggaran KBB yang terjadi di Tasik dilakukan oleh kelompok masyarakat bahkan juga Negara.

“Pada Juli 2019, ada warga JAI yang kesulitan untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian bulan oktober 2019, kegiatan bedah Buku Menemani Minoritas mendapat penolakan dari kelompok ormas di Tasikmalaya”, katanya.

Sementara itu, Wawan Gunawan dalam paparannya menjelaskan tentang kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Barat, Tantangan kita dalam isu KBB adalah merebaknya radikalisme.

“Definisi Radikalisme yang saya ambil dari buku Pak Tirmizi Taher dan Romo Mangunwijaya itu ada 4 ciri utamanya yaitu kritik terhadap tatanan, memiliki alternatif gagasan, merasa gagasannya paling benar, dan terakhir merubah tatanan lama yang dikritiknya dengan gagasan baru melalui segala cara”, paparnya.

Sebagai contoh, lanjut wawan. Bagaimana kelompok HTI menawarkan solusi persoalan bangsa dengan Khilafah, mereka mengkritik keras Demokrasi dan Pancasila sebagai sistem gagal dan thogut, merasa gagasannya paling benar, dan terakhir mereka memaksakan merubah tatanan lama yang dikritiknya dengan solusi Khilafah tadi.

“Padahal tafsir islam sebagai negeri yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur itulah Pancasila. Jadi pada saat ada kelompok masyarakat yang anti terhadap pancasila, dan ingin mengganti sebuah tatanan baru, itulah yang dinamakan radikalisme”, jelasnya.

Wawan melanjutkan, mata rantai radikalisme ini berawal dari sebuah pandangan intoleransi. Intoleransi adalah lawan kata dari toleran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) toleran itu artinya memahami dan menghargai adanya perbedaan di masyarakat, sedangkan intoleran itu berarti tidak menerima adanya perbedaan dimasyarakat, kelompok intoleran ini ingin semuanya sama (seragam). Jadi intoleransi itu secara sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat yang tidak siap dengan adanya perbedaan di masyarakat.

“Intoleransi itu akhirnya memunculkan sikap baru, yaitu diskriminasi. Diskriminasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sikap membeda-bedakan. Diskriminasi lama-lama jika dibiarkan akan berubah menjadi kekerasan atas nama agama. Nah, jika intoleransi, diskriminasi dan kekerasan ini jatuhnya di orang pinter, akan menjadi komoditas politik, jadi isu di moment politik. Tapi jika jatuhnya di orang awam, dengan sedikit provokasi saja, intoleransi itu akan berubah menjadi Terorisme”, ujarnya.

Sebagai seorang manusia lanjut wawan, kekerasan atas nama agama sebetulnya berbenturan dengan nurani. Siapapun akan merasa berdosa ketika melakukan kekerasan.

“Menurut teori Herbert Kelman, perasaan berdosa ketika melakukan kekerasan bisa dihapus dengan 3 cara. Pertama dengan adanya otorisasi, sandaran, atau dalil, yang kedua adalah birokratisasi, yang ketiga adalah dehumanisasi, artinya level kemanusiaanya diturunkan atau diganti drajatnya menjadi (misalnya) kafir/sesat, sehingga orang tidak merasa berdosa ketika melakukan kekerasan bahkan sampai pembunuhan”, paparnya. (Redaksi)